• UPA LATIH KARYAWAN PT. PLN
  • PENDAMPING DESA DIHARAPKAN BANTU KURANGI KESENJANGAN
  • ICW: 12 MODUS KORUPSI DANA DESA
  • SUDAH ADA 32.249 BUMDES DI INDONESIA
  • DANA DESA MENGENDAP 15% DI KAS PEMDA
  • KPK INGATKAN CALON KEPALA DAERAH SULSEL JAUHI KORUPSI
  • OPINI: SALAH URUS DANA DESA, BISA BERUJUNG PETAKA
  • Rp 392 TRILIUN DANA PUSAT DAN DAERAH TAK JELAS SASARANNYA
  • KEMENTERIAN DESA KERJASAMA DENGAN KEJAGUNG KAWAL DANA DESA
  • KANTOR DESA DIBAKAR MASSA KARENA DANA DESA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK
  • PENYALURAN DANA DESA LANGSUNG KE DESA DIGAGAS
  • POIN-POIN REVISI PP 58/2005
  • UPA LATIH KARYAWAN PT. PLN

    Universitas Patria Artha bekerjasama dengan Pusdiklat PT. PLN (Persero) laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Kas bagi karyawan PT. PLN. Pelatihan ini dilaksanakan di Pusdiklat PT. PLN

  • PENDAMPING DESA DIHARAPKAN BANTU KURANGI KESENJANGAN

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta pendamping desa untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru di desa. Menurutnya, hal

  • ICW: 12 MODUS KORUPSI DANA DESA

    Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini

  • SUDAH ADA 32.249 BUMDES DI INDONESIA

    Saat ini dari 74.957 Desa, Indonesia telah memiliki sebanyak 32.249 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut diungkapkan Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian

  • DANA DESA MENGENDAP 15% DI KAS PEMDA

    Sekitar 15 persen dana desa Sumatera Selatan masih mengendap di kas pemerintah daerah walaupun penyaluran sudah dilakukan sejak Februari 2018. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb)

  • KPK INGATKAN CALON KEPALA DAERAH SULSEL JAUHI KORUPSI

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberi pembekalan anti-korupsi kepada calon kepala daerah di Sulsel. Syarif mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk menjauhi korupsi."Sekarang banyak jadi

  • OPINI: SALAH URUS DANA DESA, BISA BERUJUNG PETAKA

    PENGELOLAAN  Dana desa harus benar-benar sesuai peruntukkannya dan tak bisa disalahgunakan. Jika hal itu terjadi, dipastikan akan berujung petaka. Meski, persoalan yang membelit terkait dana

  • Rp 392 TRILIUN DANA PUSAT DAN DAERAH TAK JELAS SASARANNYA

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut

  • KEMENTERIAN DESA KERJASAMA DENGAN KEJAGUNG KAWAL DANA DESA

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk peningkatan

  • KANTOR DESA DIBAKAR MASSA KARENA DANA DESA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK

    Masalah pengelolaan Dana Desa mulai jadi polemik di tengah masyarakat. Selain korupsi, dana desa juga jadi biang terjadi konflik antara warga dengan pemerintah desa. Di Kabupten Bungo misalnya,

  • PENYALURAN DANA DESA LANGSUNG KE DESA DIGAGAS

    Niat pemerintah untuk menggenjot Program Padat Karya dengan menggunakan Dana Desa masih terganjal. Ganjalan datang dari penyelesaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) kabupaten yang

  • POIN-POIN REVISI PP 58/2005

    Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah. Ada beberapa poin penting dalam revisi aturan