DANA DESA MENGENDAP 15% DI KAS PEMDA

Sekitar 15 persen dana desa Sumatera Selatan masih mengendap di kas pemerintah daerah walaupun penyaluran sudah dilakukan sejak Februari 2018. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb)...

Selengkapnya ...

KPK INGATKAN CALON KEPALA DAERAH SULSEL JAUHI KORUPSI

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberi pembekalan anti-korupsi kepada calon kepala daerah di Sulsel. Syarif mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk menjauhi korupsi."Sekarang banyak jadi...

Selengkapnya ...

OPINI: SALAH URUS DANA DESA, BISA BERUJUNG PETAKA

PENGELOLAAN  Dana desa harus benar-benar sesuai peruntukkannya dan tak bisa disalahgunakan. Jika hal itu terjadi, dipastikan akan berujung petaka. Meski, persoalan yang membelit terkait dana...

Selengkapnya ...

Rp 392 TRILIUN DANA PUSAT DAN DAERAH TAK JELAS SASARANNYA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut...

Selengkapnya ...

KEMENTERIAN DESA KERJASAMA DENGAN KEJAGUNG KAWAL DANA DESA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk peningkatan...

Selengkapnya ...

KANTOR DESA DIBAKAR MASSA KARENA DANA DESA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK

Masalah pengelolaan Dana Desa mulai jadi polemik di tengah masyarakat. Selain korupsi, dana desa juga jadi biang terjadi konflik antara warga dengan pemerintah desa. Di Kabupten Bungo misalnya,...

Selengkapnya ...

PENYALURAN DANA DESA LANGSUNG KE DESA DIGAGAS

Niat pemerintah untuk menggenjot Program Padat Karya dengan menggunakan Dana Desa masih terganjal. Ganjalan datang dari penyelesaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) kabupaten yang...

Selengkapnya ...

POIN-POIN REVISI PP 58/2005

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah. Ada beberapa poin penting dalam revisi aturan...

Selengkapnya ...

KEMKEU INGIN: REVISI PP 58/2005 MENGATUR HARGA POKOK SATUAN BELANJA DAERAH

Ditargetkan dapat disahkan pada akhir 2017, revisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah sampai saat ini belum juga terbit. Bahkan masih ada sejumlah usulan perubahan yang perlu dilakukan. Salah satunya...

Selengkapnya ...

REVISI PP 58/2005, KEPALA DAERAH BISA SAHKAH KUA PPAS TANPA PERSETUJUAN DPRD

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berencana merevisi PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka mencegah praktik korupsi RAPBD. Adapun salah satu poin revisinya adalah yaitu...

Selengkapnya ...
Awal Kembali 123... 5 Lanjut Akhir