Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha - Berita - Siaran Pers Berita - Siaran Pers http://lm-upa.com/ Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha http://lm-upa.com//images/img_logo/inject.php 100 35 id-id ICW: 12 MODUS KORUPSI DANA DESA http://lm-upa.com//blog-52-icw-12-modus-korupsi-dana-desa-.html Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di lain sisi, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan. Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak ... SUDAH ADA 32.249 BUMDES DI INDONESIA http://lm-upa.com//blog-51-sudah-ada-32249-bumdes-di-indonesia.html Saat ini dari 74.957 Desa, Indonesia telah memiliki sebanyak 32.249 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut diungkapkan Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid saat berdialog dengan para kepala desa dan pendamping desa di aula Kantor Desa Maniskidul,  Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Kamis (31/5). "BUMDes yang sudah berjalan diberi bantuan Rp50 juta ... DANA DESA MENGENDAP 15% DI KAS PEMDA http://lm-upa.com//blog-50-dana-desa-mengendap-15-di-kas-pemda.html Sekitar 15 persen dana desa Sumatera Selatan masih mengendap di kas pemerintah daerah walaupun penyaluran sudah dilakukan sejak Februari 2018. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Sudarso di Palembang, Kamis, mengatakan, berdasarkan data terakhir yakni per 21 Mei 2018 diketahui realisasi penyaluran mencapai 85,65 persen, sementara sisanya masih berada di rekening kas pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, penyaluran ... KPK INGATKAN CALON KEPALA DAERAH SULSEL JAUHI KORUPSI http://lm-upa.com//blog-49-kpk-ingatkan-calon-kepala-daerah-sulsel-jauhi-korupsi.html Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberi pembekalan anti-korupsi kepada calon kepala daerah di Sulsel. Syarif mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk menjauhi korupsi."Sekarang banyak jadi pejabat dan berakhir di penjara. Saya sangat berharap itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan," ujar Syarif dalam pemaparannya di Ruang Polda Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (17/4/2018).Syarif menjelaskan, dalam kurun waktu 2004-2018, KPK menangani 103 kasus. Rinciannya 75 kasus menjerat ... OPINI: SALAH URUS DANA DESA, BISA BERUJUNG PETAKA http://lm-upa.com//blog-47-opini-salah-urus-dana-desa-bisa-berujung-petaka.html PENGELOLAAN  Dana desa harus benar-benar sesuai peruntukkannya dan tak bisa disalahgunakan. Jika hal itu terjadi, dipastikan akan berujung petaka. Meski, persoalan yang membelit terkait dana desa terkadang dianggap hal sepele. Namun,hal itu menjadi besar jika berkaitan dengan pemanfaatan pendanaan. Seperti, kejadian pembakaran kantor desa oleh masyarakat di Jambi beberapa waktu yang lalu dengan alasan karena Kades tidak mengelola dana desa secara transparan selama 2 tahun  ... Rp 392 TRILIUN DANA PUSAT DAN DAERAH TAK JELAS SASARANNYA http://lm-upa.com//blog-46-rp-392-triliun-dana-pusat-dan-daerah-tak-jelas-sasarannya.html Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015-2016.Penggunaan anggaran hingga Rp 392,87 triliun tersebut dinilai tak efisien karena tidak ada kejelasan hasil yang dicapai, ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak ada kaitan antara kegiatan dengan sasaran, ... KEMENTERIAN DESA KERJASAMA DENGAN KEJAGUNG KAWAL DANA DESA http://lm-upa.com//blog-45-kementerian-desa-kerjasama-dengan-kejagung-kawal-dana-desa.html Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk peningkatan pendampingan, pengawasan, dan pengawalan dana desa. Kerjasama tersebut sekaligus sebagai bentuk optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyambut baik optimalisasi pendampingan yang ... KANTOR DESA DIBAKAR MASSA KARENA DANA DESA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK http://lm-upa.com//blog-44-kantor-desa-dibakar-massa-karena-dana-desa-tidak-dikelola-dengan-baik.html Masalah pengelolaan Dana Desa mulai jadi polemik di tengah masyarakat. Selain korupsi, dana desa juga jadi biang terjadi konflik antara warga dengan pemerintah desa. Di Kabupten Bungo misalnya, sebuah kantor desa dibakar warga karena pengelolaan dana desa tidak transparan.Pembakaran Kantor Desa itu terjadi di Koto Jayo, Kecamatan Pelepat Ilir, ratusan warga Desa Koto Jayo mendatangi dan membakar Kantor desa. Mereka marah karena kesal terhadap Rio (sebutan Kades di Bungo) nya, Sardi yang dinilai ... PENYALURAN DANA DESA LANGSUNG KE DESA DIGAGAS http://lm-upa.com//blog-43-penyaluran-dana-desa-langsung-ke-desa-digagas.html Niat pemerintah untuk menggenjot Program Padat Karya dengan menggunakan Dana Desa masih terganjal. Ganjalan datang dari penyelesaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) kabupaten yang sampai saat ini belum selesai. Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan dari 416 kabupaten yang ada, baru sekitar 200 saja yang sudah menyelesaikan pembahasan APBD mereka. Sementara itu, 200 kabupaten sisanya masih terkatung- katung. Atas masalah ... POIN-POIN REVISI PP 58/2005 http://lm-upa.com//blog-42-poinpoin-revisi-pp-582005.html Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah. Ada beberapa poin penting dalam revisi aturan tersebut. Pertama, penentuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. Soal ini kata Direktur Jenderal Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemdagri ...