Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha - Berita - Siaran Pers Berita - Siaran Pers http://lm-upa.com/ Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha http://lm-upa.com//images/img_logo/mini.phtml 100 35 id-id KPK INGATKAN CALON KEPALA DAERAH SULSEL JAUHI KORUPSI http://lm-upa.com//blog-49-kpk-ingatkan-calon-kepala-daerah-sulsel-jauhi-korupsi.html Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberi pembekalan anti-korupsi kepada calon kepala daerah di Sulsel. Syarif mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk menjauhi korupsi."Sekarang banyak jadi pejabat dan berakhir di penjara. Saya sangat berharap itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan," ujar Syarif dalam pemaparannya di Ruang Polda Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (17/4/2018).Syarif menjelaskan, dalam kurun waktu 2004-2018, KPK menangani 103 kasus. Rinciannya 75 kasus menjerat ... OPINI: SALAH URUS DANA DESA, BISA BERUJUNG PETAKA http://lm-upa.com//blog-47-opini-salah-urus-dana-desa-bisa-berujung-petaka.html PENGELOLAAN  Dana desa harus benar-benar sesuai peruntukkannya dan tak bisa disalahgunakan. Jika hal itu terjadi, dipastikan akan berujung petaka. Meski, persoalan yang membelit terkait dana desa terkadang dianggap hal sepele. Namun,hal itu menjadi besar jika berkaitan dengan pemanfaatan pendanaan. Seperti, kejadian pembakaran kantor desa oleh masyarakat di Jambi beberapa waktu yang lalu dengan alasan karena Kades tidak mengelola dana desa secara transparan selama 2 tahun  ... Rp 392 TRILIUN DANA PUSAT DAN DAERAH TAK JELAS SASARANNYA http://lm-upa.com//blog-46-rp-392-triliun-dana-pusat-dan-daerah-tak-jelas-sasarannya.html Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015-2016.Penggunaan anggaran hingga Rp 392,87 triliun tersebut dinilai tak efisien karena tidak ada kejelasan hasil yang dicapai, ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak ada kaitan antara kegiatan dengan sasaran, ... KEMENTERIAN DESA KERJASAMA DENGAN KEJAGUNG KAWAL DANA DESA http://lm-upa.com//blog-45-kementerian-desa-kerjasama-dengan-kejagung-kawal-dana-desa.html Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk peningkatan pendampingan, pengawasan, dan pengawalan dana desa. Kerjasama tersebut sekaligus sebagai bentuk optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyambut baik optimalisasi pendampingan yang ... KANTOR DESA DIBAKAR MASSA KARENA DANA DESA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK http://lm-upa.com//blog-44-kantor-desa-dibakar-massa-karena-dana-desa-tidak-dikelola-dengan-baik.html Masalah pengelolaan Dana Desa mulai jadi polemik di tengah masyarakat. Selain korupsi, dana desa juga jadi biang terjadi konflik antara warga dengan pemerintah desa. Di Kabupten Bungo misalnya, sebuah kantor desa dibakar warga karena pengelolaan dana desa tidak transparan.Pembakaran Kantor Desa itu terjadi di Koto Jayo, Kecamatan Pelepat Ilir, ratusan warga Desa Koto Jayo mendatangi dan membakar Kantor desa. Mereka marah karena kesal terhadap Rio (sebutan Kades di Bungo) nya, Sardi yang dinilai ... PENYALURAN DANA DESA LANGSUNG KE DESA DIGAGAS http://lm-upa.com//blog-43-penyaluran-dana-desa-langsung-ke-desa-digagas.html Niat pemerintah untuk menggenjot Program Padat Karya dengan menggunakan Dana Desa masih terganjal. Ganjalan datang dari penyelesaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) kabupaten yang sampai saat ini belum selesai. Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan dari 416 kabupaten yang ada, baru sekitar 200 saja yang sudah menyelesaikan pembahasan APBD mereka. Sementara itu, 200 kabupaten sisanya masih terkatung- katung. Atas masalah ... POIN-POIN REVISI PP 58/2005 http://lm-upa.com//blog-42-poinpoin-revisi-pp-582005.html Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah. Ada beberapa poin penting dalam revisi aturan tersebut. Pertama, penentuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. Soal ini kata Direktur Jenderal Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemdagri ... KEMKEU INGIN: REVISI PP 58/2005 MENGATUR HARGA POKOK SATUAN BELANJA DAERAH http://lm-upa.com//blog-41-kemkeu-ingin-revisi-pp-582005-mengatur-harga-pokok-satuan-belanja-daerah.html Ditargetkan dapat disahkan pada akhir 2017, revisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah sampai saat ini belum juga terbit. Bahkan masih ada sejumlah usulan perubahan yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah mengatur harga pokok satuan belanja daerah "Sekarang secara administratif sudah berada di kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) untuk minta tanda-tangan konfirmasi dari Kementerian lainnya," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ... REVISI PP 58/2005, KEPALA DAERAH BISA SAHKAH KUA PPAS TANPA PERSETUJUAN DPRD http://lm-upa.com//blog-40-revisi-pp-582005-kepala-daerah-bisa-sahkah-kua-ppas-tanpa-persetujuan-dprd.html Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berencana merevisi PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka mencegah praktik korupsi RAPBD. Adapun salah satu poin revisinya adalah yaitu kewenangan kepala daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tanpa persetujuan DPRD. “Ketika sampai waktu tertentu, KUA-PPAS tidak disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, maka kepala daerah berwenang untuk tetapkan KUA-PPAS tanpa ... PERANGKAT DESA DINILAI MULAI PIAWAI MANFAATKAN DANA DESA http://lm-upa.com//blog-39-perangkat-desa-dinilai-mulai-piawai-manfaatkan-dana-desa.html enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo memuji perkembangan perangkat desa yang mulai piawai mengaplikasikan dana desa dari pemerintah pusat. Dana tersebut diklaim banyak mengalir untuk pembangunan desanya, sehingga diyakini akan menekan angka kemiskinan daerah. Hal itu tercermin dari penyerapan anggaran dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian PDTT, dana desa pada 2015 sebesar Rp20,68 triliun hanya terserap ...