Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha - Berita - Siaran Pers Berita - Siaran Pers http://lm-upa.com/ Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha http://lm-upa.com//images/img_logo/logo.png 100 35 id-id PASTIKAN DANA DESA TIBA DITANGAN RAKYAT http://lm-upa.com//blog-19-pastikan-dana-desa-tiba-ditangan-rakyat.html Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga, dana yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat menengah bawah belum betul-betul tersalurkan. Saat ini, belanja pemerintah yang total anggarannya sekitar Rp2.220 triliun sebagian besar memang dibelanjakan melalui pemerintah daerah. Selain dana desa yang dianggarkan mencapai Rp60 triliun, ada pula program keluarga harapan dan sejumlah bantuan sosial lainnya seperti beras sejahtera yang langsung dari APBN. "Dana yang turun ke bawah itu ... UPA Ikut Membangun Jejaring Gerakan Anti Korupsi http://lm-upa.com//blog-18-upa-ikut-membangun-jejaring-gerakan-anti-korupsi-.html Dosen-dosen Universitas Patria Artha (UPA) mengikuti Seminar dan Lokakarya dengan tema Membangun Jejaring Gerakan Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) bekerjasama dengan United States Agency International Development (USAID) Indonesia, Kamis, 2 Nopember 2017 di Grand Clarion Hotel & Convention, Makassar. Seminar dan lokakarya ini bertujuan membangun jejaring gerakan anti korupsi d Indonesia serta memberikan rekomandasi terhadap kasus kasus korupsi di ... Universitas Patria Artha Tanda tangani MOU dengan Pemerintah Kota Makassar terkait Transparansi http://lm-upa.com//blog-17-universitas-patria-artha-tanda-tangani-mou-dengan-pemerintah-kota-makassar-terkait-transparansi-.html Pemerintah Kota Makassar melakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan Universitas Patria Artha (UPA), Jumat (13/10/17) di Aula Universitas Patria Artha. Penanda tanganan MoU dilakukan oleh Walikota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto, bersama Rektor UPA, Bastian Lubis. MOU antara keduanya menjelaskan tentang beberapa sektor yang akan dijadikan sebagai bentuk kerjasama diantaranya sektor Pendidikan, Kesehatan dan Keuangan.Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan selama ... Sri Mulyani: Banyak Kepala Desa Tak Siap Kelola Dana Miliaran http://lm-upa.com//blog-16-sri-mulyani-banyak-kepala-desa-tak-siap-kelola-dana-miliaran.html Jakarta - Dana desa menjadi sorotan banyak pihak, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pada setiap tahun dan potensi adanya kebocoran. Untuk periode 2017 saja, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 60 triliun.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan kebocoran terjadi karena mekanisme penggunaan anggaran belum baik. Apalagi Kepala Desa cenderung kaget saat menerima uang yang bernilai miliaran rupiah."Banyak Kepala Desa yang enggak pernah siap untuk tiba-tiba ... Mendes PDTT "Bulan Madu" Di Desa Telah Usai http://lm-upa.com//blog-15-mendes-pdtt-bulan-madu-di-desa-telah-usai.html Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah telah sepakat untuk tidak main-main dengan penyelewengan dana desa. Ia memastikan, perangkat desa yang terbukti terlibat penyelewengan akan langsung dipecat."Bulan madu sudah selesai. Kalau kemarin diingetin terus, saat ini kalau masih macem-macem lagi, masih main-main kita tangkap. Kita libatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), data informasi lengkap tidak mungkin tidak ... Desa Bakal Dapat Maksimal Dana Rp 3,5 Miliar Tahun Depan http://lm-upa.com//blog-14-desa-bakal-dapat-maksimal-dana-rp-35-miliar-tahun-depan.html Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan mengguyur ribuan desa di Indonesia sebesar Rp 60 triliun dari pos dana desa di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dijanjikan setiap desa yang masuk kelompok sangat tertinggal, bisa mendapat dana desa maksimal Rp 3,5 miliar."Alokasi dana desa Rp 60 triliun di RAPBN 2018. Angkanya kelihatan sama dengan tahun ini, tapi kemungkinan outlook-nya hanya Rp 58,2 triliun. Jadi dana desa di tahun depan sebesar Rp 1,8 ... Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Maluku Tengah Ditahan http://lm-upa.com//blog-13-korupsi-dana-desa-kepala-desa-di-maluku-tengah-ditahan.html Kejaksaan Negeri Ambon menahan dua tersangka korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di Desa Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (8/8/2017).Kedua tersangka yang ditahan yakni Kepala Desa Negeri Oma, YP alias Ocep dan Sekretaris Desa Oma, YS alias Yulianus. Keduanya dieksekusi ke Rutan Waiheru Ambon setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari Ambon.Berdasarkan pantauan Kompas.com di Kantor Kejari Ambon, kedua tersangka menjalani pemeriksaan sejak ... 4 Syarat Dana desa Cair tahun 2018 http://lm-upa.com//blog-12-4-syarat-dana-desa-cair-tahun-2018.html Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Eko Putro Sandjojo menyatakan pemerintah tidak akan menyalurkan dana desa tahun 2018 jika pemerintah desa tidak memasang baliho tentang rencana penggunaan dan realisasi dana desa. Kemudian syarat utamanya agra dana desa itu cair, yakni pemerintah desa harus menjalankan empat program utama kementerian.Empat program utama tersebut, pertama, membuat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades). "Kami sedang membuat klaster ... Bibit Samad Riyanto (Ketua Satgas Dana Desa) : Banyak kades tidak bisa menyusun RAPBDesa http://lm-upa.com//blog-11-bibit-samad-riyanto-ketua-satgas-dana-desa--banyak-kades-tidak-bisa-menyusun-rapbdesa.html Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Riyanto menyebut masih banyak kepala desa yang tidak bisa membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa. Hal ini membuat sejumlah kepala desa tersandung masalah hukum. Menurut dia,  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus membuat pelatihan sekala nasional agar kepala desa tidak lagi kesulitan melakukan perencanaan penggunaan anggaraan Dana Desa yang diberikan pemerintah. ”Dengan pelatihan diharapkan kepala ... Wakil Ketua KPK, Prof Laode Muhammad Syarif: Pelatihan Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha me http://lm-upa.com//blog-10-wakil-ketua-kpk-prof-laode-muhammad-syarif-pelatihan-lembaga-manajemen-universitas-patria-artha-memb.html Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi diklat sertifikasi yang digelar Universitas Patria Artha (UPA). Perguruan tinggi ini menjadi lembaga resmi sertifikasi keuangan di Indonesia. Wakil Ketua KPK, Prof Laode Muhammad Syarif mengatakan dirinya baru pertama menyaksikan pelatihan seperti ini. "Terus terang ini pertama kali saya lihat. Saya pikir ini gagasan yang sangat menarik agar pengelolan dana desa bisa secara transparan. Kami mendukung upaya seperti ini," ucapnya usai ...