Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha - Berita - Siaran Pers Berita - Siaran Pers http://lm-upa.com/ Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha http://lm-upa.com//images/img_logo/inject.php 100 35 id-id KEMENDES INGIN ADANYA RUJUKAN BAKU PENGAWASAN DANA DESA http://lm-upa.com//blog-73-kemendes-ingin-adanya-rujukan-baku-pengawasan-dana-desa.html Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Undang Mugopal sekaligus penggagas pedoman sistem penguatan pengawasan dana desa, mengatakan semua kementerian/lembaga punya tugas dan fungsi untuk awasi dana desa. Sayangnya, lembaga belum punya pola yang sama dalam pengawasan dana desa. Hal ini salah satunya membuat kepala desa kesulitan dalam pembuatan laporan karena K/L meminta laporan ke Kepala desa dengan pola laporan yang berbeda-beda. "Nanti akan ada penjelasan tentang format ... KEPALA DESA DI GOWA MILIKI DUA MOBIL HASIL KORUPSI ANGGARAN DESA http://lm-upa.com//blog-72-kepala-desa-di-gowa-miliki-dua-mobil-hasil-korupsi-anggaran-desa.html Polres Gowa Satreskrim telah menetapkan salah satu kepala desa di Bontonompo Selatan, MS (59) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terutama dalam pengelolaan dana desa yang telah disalahgunakan, Senin (1/4) kemarin. Dalam kasus tersebut, juga menjadi temuan dari tim satgas yang dibentuk kementerian pedesaan dan menemukan terjadinya penyalahgunaan anggaran lebih dari 500 juta. Penyelahgunaan anggaran dana desa tersebut telah disalahgunakan sejak 2015 sampai 2018. Kemudian, ... PATRIA ARTHA LATIH MAKASSAR, GOWA, DAN LUWU UTARA TUNTUTAN GANTI RUGI http://lm-upa.com//blog-71-patria-artha-latih-makassar-gowa-dan-luwu-utara-tuntutan-ganti-rugi.html Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha (LM-UPA) kembali melaksanakan Diklat Sertifikasi Tuntutan Ganti Rugi, dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang pada angkatan ke-7 ini yang berasal dari Pemkot Makassar, Pemkab Gowa, dan Pemkab Luwu Utara. Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 8 Maret 2019 di Hotel Grand Asia Makassar. Pelatihan dibuka oleh Inspektur Pemkot Makassar Zainal Ibrhaim, dihadiri Rektor UPA Bastian Lubis, Direktur LM UPA Suhendra, dan Direktur LSP MakU Indri Septiani ... MARET 2019, GAJI KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA DINAIKKAN http://lm-upa.com//blog-68-maret-2019-gaji-kepala-desa-dan-perangkatnya-dinaikkan.html Kabar gembira bagi kepala desa seluruh Indonesia. Gaji kepala desa akan disetarakan dengan PNS golongan II. Tak hanya kepala desa, Sekdes dan perangkat pelaksana juga naik. Pemerintah resmi menetapkan gaji perangkat desa setara dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan II-A. Pemantapan disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dan rapat koordinasi di Menko PMK tentang Penyetaraan Penghasilan Tetap Bagi Para Kepala dan Perangkat Desadi Kantor Kemenko PMK, Jl Merdeka Barat No ... LM-UPA LAKSANAKAN PEMETAAN KEMATANGAN BERPIKIR BERBASIS APLIKASI NEUROSAINS TERAPAN http://lm-upa.com//blog-67-lmupa-laksanakan-pemetaan-kematangan-berpikir-berbasis-aplikasi-neurosains-terapan.html Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha (LM-UPA) melaksanakan pemetaan kematangan berpikir menuju peningkatan kinerja bagi kepala SD dan SMP se Kota Makassar yang dilaksanakan pada Senin, 19 November 2018 dan Rabu, 21 November di Universitas Patria Artha. Kegiatan ini diikuti oleh 368 Orang kepala sekolah baik SD maupun SMP di Kota Makassar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Hasbi berharap, dengan adanya pemetaan tersebut kepala sekolah memiliki kesiapan kompetensi. "Untuk ... NEGARA RUGI 700 JUTA, KORUPSI DANA DESA DI GOWA http://lm-upa.com//blog-66-negara-rugi-700-juta-korupsi-dana-desa-di-gowa.html Kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dana Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.700 juta. Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga mengatakan, kerugian negara ini bersumber dari ADD yang dikelola pemerintah desa Tinggimae selama dua tahun, 2016 dan 2017. "Ada kerugian negara sebesar Rp 700 juta lebih. Terutama pada penggunaan anggaran pada tahun 2016 dan anggaran 2017. Baik APBN maupun dari APBD," kata Shinto di Mapolres Gowa, ... NEGARA RUGI 40,6 M, INI PENYEBABNYA http://lm-upa.com//blog-65-negara-rugi-406-m-ini-penyebabnya.html Sejak bergulir tahun 2015 lalu hingga tahun 2018 ini, sudah ada Rp186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. "Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, ... KORUPSI DANA DESA RUGIKAN NEGARA 40,6 MILIAR http://lm-upa.com//blog-64-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-406-miliar.html Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia.  Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus ... PELAPOR DUGAAN KORUPSI DAPAT HADIAH http://lm-upa.com//blog-62-pelapor-dugaan-korupsi-dapat-hadiah.html Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan 7.000 laporan dari istri kepala daerah, sekretaris daerah hingga Kepala Bappeda soal korupsi pejabat. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, laporan memang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat kepala daerah. "Kemudian setelah kami pelajari dan pantauan dari laporan tersebut, terjadilah yang dinamakan operasi tangkap tangan," ucap Ketua KPK Agus Raharjo di Kota Pekalongan, Jumat 5 Oktober 2018. Menurut dia, negara menyediakan hadiah ... OPINI WTP TAK JAMIN BEBAS KORUPSI http://lm-upa.com//blog-61-opini-wtp-tak-jamin-bebas-korupsi.html Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjamin pengelolaan anggaran pemerintah bebas korupsi.  Sri berjanji akan terus menggencarkan reformasi untuk memperbaiki proses bisnis dan transparansi sehingga bisa mencegah korupsi serta penyelewengan. "WTP tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi. WTP juga bukan berarti tidak ada pemborosan," kata Sri dalam rapat kerja dengan Komisi ...